komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, tenntang persentasi suap selama pengurusan izin tujuan pembangunan website pemakaman bukan publik (tpbu).
saya dipanggil untuk saksi jumlah tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta di selasa kurang lebih pukul 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi sekali melalui sms, namun tidak tentang lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan merupakan tersangka dalam kasus tersebut.
rachmat yasin adalah orang dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare di desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Tempatnya Muiara Lombok
- Tempatnya Muiara Lombok
pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menyampaikan proses pengajuan izin tpbu telah beres.
proses pengajuan telah selesai, dan mengajukan pt garindo perkasa, telah banyak sk bupati, sudah banyak kajian lapangan juga teknis tapi ketika sk bupati beranjak akan tetapi ada tangkap tangan yang memberikan biaya, katanya.
tapi izin lokasi tidak menunjukkan kepemilikan, maka cuma wilayah saja yang kami tunjukan sehingga tak menyangkut kepemilikan, ujarnya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu dari kemarin. karyawan menyatakan belum pernah berhadapan atau berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menjerat perkasa sentot susilo pada 16 april 2013, saat memberikan biaya rp800 juta kepada pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, selama rest area sentul.
dalam persentasi ini, kpk sudah memutuskan lima tersangka yaitu iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer di pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.