himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) mendukung pencabutan subsidi bahan bakar minyak supaya kelompok dan tidak memenuhi syarat mendapatkan subsidi untuk penyehatan fiskal juga kondisi perekonomian.
cabut saja karena dapat dialihkan agar pendanaan sektor lainnya yang lebih produktif juga berdampak positif terhadap perekonomian, tutur bendahara publik hipmi bayu priawan djokosoetono selama jumpa pers kesiapan penyelenggaraan indonesian young leaders 2013 di jakarta, rabu.
lebih spesifik, bayu menungkapkan bahwa pencabutan subsidi bbm itu ditujukan supaya kendaraan-kendaraan pribadi karena mereka adalah orang-orang dan sebenarnya tak berhak membeli subsidi daripada negara.
bbm supaya pembangkit listrik, untuk angkutan publik serta sejenisnya yang digunakan dengan penduduk banyak, silakan disubsidi, papar bayu.
Informasi Lainnya:
menurut dia, subsidi bbm supaya pembangkit listrik juga angkutan umum mau didatangi dengan penduduk juga mau berdampak positif terhadap kondisi perekonomian.
pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga bbm subsidi jenis premium juga solar agar kendaraan pribadi dari rp4.500 menjadi rp6.500--rp7.000 per liter mulai mei 2013.
menteri esdm jero wacik usai rapat kebijakan bbm bersama semua gubernur selama jakarta, selasa, menyampaikan kiranya pihaknya baru mematangkan rencana kenaikan harga bbm dan diberlakukan terhadap mobil pribadi tersebut.
presiden susilo bambang yudhoyono dijadwalkan mengumumkan opsi kebijakan bbm bersubsidi yang mau dijalankan.
menurut jero, manakala kenaikan harga bbm agar mobil pribadi diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm dan didapat bisa rp21 triliun.
ia dan menyatakan kiranya hampir semua gubernur menyetujui rencana opsi dan hendak diambil pemerintah.
tadi mengerucut rp6.500 per liter supaya mobil pelat hitam. bahkan, banyak beberapa gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut telah setuju, ujarnya.
menurut dia, prinsip kebijakan bbm dan mau diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan sekarang salah sasaran.
pemerintah, lanjut dia, hendak mempersiapkan kebijakan secara cermat agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.