anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik umum.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, kehadiran politik dinasti, contohnya semua kepala daerah adalah Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang mayoritas ditawarkan publik, ujar arwani thomafi dalam jakarta, kamis.
arwani menyatakan, tidak dapat dipungkiri apabila darah politik mengalir dalam sebuah keluarga, namun hal itu tetap usah dibatasi untuk memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tidak boleh mencalonkan keluarganya di Salah satu kurun waktu setelahnya, kami tidak ingin hak yg dipunya mayoritas umum tersebut tersandra melalui hak dinasti tersebut, kata arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi umum melalui membiarkan suatu keluarga menguasai lebih dari Satu jenis, tak hanya politik, namun bisa merambah ke bidang ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, biarpun darah politik tak dapat dihalangi, tapi melalui filter itu, umum masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi pada sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu mesti diatur dengan bagus, untuk tak terjadi penyanderaan hak politik publik, papar arwani.